Sulistyo-Basuki's Blog

Home » Artikel Ilmiah » Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Akreditasi adalah proses jaminan mutu dikendalikan oleh standar, kebijakan dan prosedur (O’Brien, 2010). Proses akreditasi memerlukan asesmen mutu perpustakaan dan penguatan operasi pendidikan melalui pengembangan dan validasi standar. Akreditasi juga merupakan kondisi, di dalamnya bila sebuah lembaga terakreditasi maka hal itu memberikan kepercayaan kepada publik bahwa sebuah perpustakaan beserta koleksi, jasa, sumber daya manusia dan fasilitas lain memenuhi komitmen pada mutu perpustakaan.

Kalau dalam banyak makalah akreditasi lazimnya dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka makalah ini bergayutan dengan akreditasi sebuah perpustakaan perguruan tinggi. Untuk Indonesia sebenarnya ada beberapa makalah yang bertautan dengan akreditasi perpustakaan perguruan tinggisebagaimana dikemukakan oleh Soelistia (1997), Blasius Sudarsono (1997), Sholeh (1997). Dalam makalah ini untuk penyederhanaan, digunakan istilah perguruan tinggi bukannya perguruan tinggi  karena pertemuan ini diselenggarakan oleh forum komunikasi perpustakaan perguruan tinggi.

Akreditasi

Akreditasi memberikan asesmen dan penguatan mutu; di sini mutu atau kualitas didefinisikan sebagai  pendayagunaan yang efektif akan sumber daya guna mencapai tujuan perpustakaan yang sesuai. Tujuan akreditasi ialah meyakinkan anggota sebuah  profesi,  mahasiswa, keluarga,  pejabat pemerintahan, pers, komunitas pendidikan dan pustakawan bahwa perpustakaan (a) memiliki tujuan yang jelas; (b) mempertahankan kondisi yang memungkinkan tercapainya tujuan; (c) pencapaian tujuan haru secara substantif   dan (d) diharapkan tetap melanjutkan keberhasilan. Akreditasi tidak serta merta menunjukkan peringkat perpustakaan melainkan menunjukkan keunikan masing-masing perpustakaan

Asumsi dasar akreditasi adalah(1) swaregulasi dalam bidang perpustakaan lebih dipilih dan dalam jangka panjang lebih efektif daripada peraturan pemerintah; (2)  sistem jaminan mutu hanya dapat efektif sepanjang sistem itu mampu menimbulkan kemauan konstituen untuk ikut serta dalam proses akreditasl (4) swaregulasi dimungkinkan manakala ekspekteasi jelas; (4) umumnya perpustakaan akan menswaregulasi dengan alasan bila tidak melakukannya akan dipandang atasab sebagai ada sesuatu yang tidak benar dan (5(hanya sedikit perpustakaan bertindak dalam hal yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Konteks

Akreditasi bersifat sukarela, nonpemerintah, proses kolegial swastudi dan review ekstern Ini melibatkan organisasi akreditasi vokasi, khusus, nasional, regional dan internasinak. Untuk perpustakaan dewasa ini Indonesia belum mengenal akreditor pihak swasta atau non pemerintah. Organisasi nasional dan regional mengakreditasi seluruh institusi sedangkan agensi khusus dan profesi mengakreditasi bagian khusus, seperti program studi.

Tujuan

Dalam akreditasi tercakup dua pengertian yaitu di satu pihak sebagai pihak yang memberi akreditasi atau mengakreditasi sedangkan di sisi lain pihak  yang diakreditasi. Walaupun tujuan berbeda antara pengakreditadsi dengan yang diakreditasi secara umum tujuany akreditasi adalah :

  1. Memperbaiki lembaga yang diakreditasi; bila yang diakreditasi adalah perguruan tinggi maka akreditasi bertujuan memperbaiki perguruan tinggi. Bila yang diakreditasi adalah perpustakaan, maka hasil  akreditasi menunjukkan apakah hasilnya masih kurang memenuhi standar, Bila masih kurang maka perpustakaan perguruan tinggi (selanjutnya disebut perpustakaan) diberi kesempatan untuk memperbaiki.
  2. Meningkatkan standar profesi. Profesi ini dikaitkan dengn pendidikan sehingga akreditasi untuk lembaga pendidikan tinggi bertujuan meningkatkan mutu lulusannya serta menjamin mutunya, Di Indonesia, organisasi profesi seperti Ikatan Pustakwan Indonesia belum melakukan akreditasi lembaga pendidikan pustakawan karena organisasi itu sendiri masih belum mapan menyangkut kemampuan perakreditasian. Bandingkan dengan American Library Association (ALA)  atau CILIP yang mampu akreditasi lembaga pendidikan pustakawan pada aras magister.
  3. Memberikan informasi bagi umum.  Dengan kreditasi, maka masyarakat tahu mana perguruan tinggi yang mmperoleh akreditasi. Dengan demikian bila calon mahasiswa akan melanjutkan ke perguruan tinggi, makadia akantahu apakah yang dimasukinya memperoleh akreditasi yang tinggi atau tidak. Mungkin bagi perguruan tinggi negeri (PTN) soal akreditasi ini tidak sepenting perguruan tinggi swasta (PTS) karena sebuah PTS memperoleh akreditasi yang rendah, perguruan tinggi tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjaring calon mahasiswanya.
  4. Memudahkan perpindahan dari sebuah perguruan tinggi ke PT kain karena ada satuan kredit semester kredit yang dapat ditransfer. Bila dua perguruan tinggi dengan program studi yang sama sudah terakreditasi dengan hasil memuaskan, maka transfer satuan kredit antara satu program studi dengan program studi sejenis dapat dilakukan tanpa perlu ada ketentuan baru.

Dorongan akreditasi

Bila kita menyimak tujuan akreditasi PT maka akreditasi memiliki keuntungan bagi PT. Karena adanya keuntungan yang diperoleh dari akreditasi maka PT terdorong untuk ikut akreditasi. Dorongan itu disebabkan oleh :

  1. Dorongan untuk dikenal masyarakat. Bila sebuah PT dikenal masyarakat, manakala akreditasinya tinggi maka PT dia kembali makin terkenal dan dihomati.
  2. Dorongan untuk menjaring calon mahasiswa. PT yang memperoleh akreditasi tinggi akan berusaha menjaring mahasiswa yang terbaik dan sebaliknya calon mahasiswa akan berlomba-lomba memasuki PT yang terakreditasi tinggi. Adanya calon mahasiswa yang berprestasi baik banyak membantu PT memperoleh SPP, melakukan penelitan bersama dengan mahasiswa dan menghasilkan lulusan yang relatif andal.
  3. Akreditasi yang tinggi memungkinkan PT memperoleh dana masyarakat dan dana penelitian, PT yang baik mengandalkan dana masyarakat untuk kegiatan penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat, bukan pada SPP mahasiswa. Hal ini lebih terasa pada PTS daripada PTN karena PTN masih mendapat bantuan pemerintah.
  4. Adanya keterkaitan yang kuat antara perguruan tinggi dengan alumni dan secara tidak langsung dapat membantu PT. Berbagai usaha penggalangan dana yang dilakukan universitas akan disambut hangat oleh alumni karena  mereka bangga akan asal universitas mereka yang memperoleh akreditasi tinggi.

Siapa pemberi akreditasi

Mengenai lembaga pengakreditasi perpustakaan perguruan tinggi, secara teoritis terdapat beberapa lembaga dan insitusi sebagaimana diuraikan di bawah ini :

  1. Perpustakaan Nasional  RI. Perpusnas memiliki tugas akreditasi berdasarkan UU no 43 tahun 2007 tentang pepustakaan, terutama dalam kaitan Perpusnas sebagai lembaga Pembina. Untuk keperluan ini Perpusnas menggunakan pedoman Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi (Akreditasi, 2010). Dalam pedoman itu dinyatakan bahwa akreditasi perpustakaan perguruan tinggi diharapkan dapat menjamin standar kualitas yang dibutuhkan suatu perpustakaan perguruan tinggi (Akreditasi, 2010).
  2. Badan Akreditasi Nasional. Mengenai akreditasi universitas, berdasarkan Undang-Undang no. 2 tahun 1989tentangSistem Pendidikan Nasional serta Peraturan pemerintah no 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi serta UU no. 20 tahun 2003  dibentuklah  Badan Akreditasi Nasional. Di dalam terbitan BAN PT (2008) tidak dinyatakan secara jelas akreditasi perpustakaan PT. Pada standar 6 (BAN-PT 2008) dinyatakan ketentuan standar,sarana dan prasarana, serta sistem informasi namun tidak dinyatakan secara jelas komponen perpustakaan yang dinilai. Disebutkan bahwa program studi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. (BAN-PT, 2008; Wawancara dengan dua asesor (Funy dan Hasibuan, 2013).
  3. Asosiasi profesi. Asosiasi profesi dapat juga melakukan akreditasi perpustakaan secara tidak langsung melalui standar yang dikeluarkannyta, The Association of College & Research Libraries (selanjutnya disingkat ACRL) mengeluarkan standar untuk perpustakaan perguruasn tingfgi namun tidak secara jelas menunjukkan kaitannyadengan akreditasi. Contoh lain American Assembly of Collegiate Schools of Business (AACSB) tahun 1998 menggunakan koleksi sebagai dasar akreditasi (Gay, 1999).

Apa saja yang diakreditasi

Karena dalam praktik di  Indonesia, sampai saat ini akreditasi perpustakaan hanya dilaksanakan oleh perpusnas dan Badan Akreditasi Nasional- Perguruan Tinggi (BAN-PT) maka makalah ini hanya membahas akreditasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, yaitu sebagai berikut :

  1. Perpusnas. Di dalam buku Akreditasi perpustakaan perguruan tinggi (2010) dinyatakan adanya 9 komponen, kemudian setiap indicator kunci terdapat elemen yang diuiji atau diperiksa, selanjutnya setipa indicator diberi bobot sehingga menghasilkan skor maksmimal. (Tabel 1)
  2. BAN-PT. BAN PT melakukan akreditasi pada program studi sementara komponen perpustakaan merupakan bagian dari akreditasi. Yang dinilai ialah prasarana termasuk perpustakaan, akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan Tridharma PT.

                        Tabel 1 Komponen dan bobot indikator versi Perpusnas

No

Urutan komponen Jumlah indikator kunci Bobot tiap indikator kunci Skor minimal Skor maksimal
1 Layanan dan kerjasama 10 3 30 150
2 Sumber Daya Manusia 13 2 26 130
3 Koleksi 12 2 24 120
4 Sarana & Prasarana 19 1 19 95
5 Sumber Saya Elektronik 10 1.5 15 75
6 Gedung dan Ruang Perpustakaan 12 1 12 60
7 Anggaran 5 2 10 50
8 Pengolahan bahan 5 2 10 50
9 Organisasi Perpustakaan 4 1.5 6 30
90 150 750

Sumber : Akreditasi (Akreditasi, 2010)

Pustakawan dan kualifikasinya

Catatan: nilai dihitung dengan rumus berikut:

A = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3)/4

X1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3.

X2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1.

X3 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1, D2, atau D3.

No.

Jenis Tenaga Kependidikan Jumlah Tenaga Kependidikan dengan

Pendidikan Terakhir

Unit Kerja
S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Pustakawan *
2 Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer
3 Administrasi
4 Lainnya : …
Total

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk CD-ROM dan media lainnya)

Tuliskan rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS dengan mengikuti format tabel 1 berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS

Jenis pustaka

Jumlah judul Jumlah copy
Buku teks
Jurnal nasional yang terakreditasi
Jurnal internasional
Prosiding
Skripsi/tesis
Disertasi

TOTAL

 

Isikan jurnal / prosiding seminar yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 2 berikut :

Tabel 2.  Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir

Jenis Nama Jurnal Rincian Tahun dan Nomor Jumlah
(1) (2) (3) (4)
Jurnal Terakreditasi DIKTI * 1.
2.
Dst.
Jurnal Internasional * 1.
2.
Dst.

Catatan * = termasuk e-journal.

Sebutkan sumber-sumber pustaka di lembaga lain (lembaga perpustakaan/ sumber dari internet beserta  alamat website) yang biasa diakses/dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa program studi ini.

  1. dst

Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program studi untuk proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll).

Pelaksanaan akreditasi

  1. Perpustakaan Nasional RI. Perpusnas melaksanakan akreditasi di perpustakaan perguruan tinggi. Panduan yang digunakan ialah buku Akreditasi Perpustakaan perguruan Tinggi (2010) yang mencakup 9 komponen, Proses akreditasi sesuai dengan buku pedoman akreditasi (2010).
  2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT mengakreditasi perpustakaan berdasarkan buku pedoman, salah satu di antaranya adalah Buku VI yang mencakup masalah perpustakaan, koleksi dan tenaganya. Akreditasi ditujukan ke program studi namun mengikutsertakan komponen perpustakaan terutama menyangkut buku dan jurnal yang dilanggan.

Analisis

Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis, maka pada  tabel 2 dipaparkan  perbandingan antara indikator yanb dikemukakan Perpusnas dibandingkan dnegan indikator BAN-PT, (Tabel 2)

Tabel 2 Perbandingan hasil Perpusnas dengan BAN-PT

Versi Perpustakaan Nasional BAN-PT Buku VI Keterangan
1. Layanan Tak ada
2 Sumber daya manusia Ada
3 Koleksi Ada
4 Sarana prasarana Tak ada
5 Sumber daya elektronik Ada
6 Gedung da ruang perpustakaan Ada
7 Anggaran Tak ada
8 Pengolahan bahan Tak ada
9 Organisasi  perpustakaan Tak ada

Layanan.

Versi Perpusnas,  jam buka perpustakaan yang melebihi 8 jam per hari kerja, sementara a versi BAN tidak disebutkan. Bila disimak jumlah jam buku 8 jam bagi sebuah perpustakaan PT dirasakan terlalu pendek. Bila sebuah  perpustakaan universitas buka mulai pukul 8 pagi, dengan menggunakan standar kerja PNS maka perpustakaan akan ditutup pukul 16.00 dengan asumsi seorang PNS bekerja 8 jam sehari serta persiapan pembukaan perpustakaan dimulai pukul 7.00 .

Dalam pengamatan penulis,  rata-rata perpustakaan universitas buka 12 jam sehari, dapat dilebihkan bila ada uiian tengah dan akhir semester. Maka buku akreditasi Perpusnas sebaiknya diubah, misalnya sedikit-dikitnya 7 jam atau lebih sesuai jam kerja PNS. SNI 7330:2009 menyebutkan sedikit-dikitnya 54 jam seminggu. Bandingkan dengan negara jiran seperti Singapura atau Mnalaysia, jam buka perpusrtakaan PT mulai poukul 08.00 sampai dengan 22.00 tanpa waktu jeda (artinya selama makan siang perpustakaan tetap buka), itupun hari Sabtu dan Minggu masih buka walaupun tidak penuh.

Sumber daya manusia

Versi Perpusnas masih menerima pustakawan versi latihan yang berjumlah 50 jam latihan, padahal standar perpustakaan PT yang dirancang oleh Perpusnas justru tidak lagi menerima pustakawan versi pelatihan. SNI7330:2009 menyebutkan kepala perpustakaan PT berpendidikan sedikit-dikitnya magister Ilmu Perpustakaan atau sarjana  ditambah dengan pendidikan  kesarjanaan IP. Di Universitas Indonesia, pendidikan semacam ini disebut jalur program ganda.

Keberadaan program pelatihan untuk menghasilkan pustakawan (fungsional) dengan jam terbatas sudah banyak dikritik, namun Perpusnas tetap tak bergeming, masih melanjutkan program itu padahal saat ini di Indonesia terdapat berbagai program  pendidikan formal pustakawan dari Diploma 2 sampai dengan Magister (Sulistyo 2013). Versi BAN menyebutkan secara jelas hymlah pustakwan yang berpendiikan S2 atau S3 disertai rumus :

 Ad 2.1. Pustakawan dan kualifikasinya

Catatan: nilai dihitung dengan rumus berikut :

A = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3)/4

X1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3.

X2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1.

X3 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1, D2, atau D3.

Maka versi Perpusnas sebaiknya menghilangkan pustakawan versi latihan yang bervariasi  jumlahnya, mulai dari 2 minggu sampai dengan 628 jam atau kurang lebih empat bulan. Versi pelatihan ini mulai dikemukakan sekitar tahun 1980an, sudah waktunya diubah karena saat ini di Indonesia terdapat s 2 lembaga pendidikan diploma 2, 25 lembaga pendidikan diploma 3. 15 program sarjana dan  5 program pascasarjana (Sulistyo, 2013).

Koleksi

Vesri Perpusnas menyebutkan koleksi yang baik ialah 10,000 judul tanpa memandang jumlah universitas. Untuk bahan perpustakaan, versi Perpusnas surat kabar yang dilanggan, jurnal ilmiah yang dilanggan (≥ 3 judul per program studi), skripsi, tesis dan penelitian(≥2000 judul) serta penambahan koleksi per tahun ( ≥200 judul). Hal ini berbeda dengan versi BAN-PT, yang membagi koleksi perpustakaan menjadi bahan pustaka [sic] berupa buku teks tugas akhir mahasiswa, jurnal ilmiah terakreditasi Ditjen Dikti ( ≥3 judul yang nomornya lengkap) jurnal ilmiah internasional (≥2 judul), prosiding dan sejenisnya (≥9) dan akses ke perpustakaan di luar perpustakaan PT yang bersangkutan.

Uraian BAN lebih terinci karena orientasinya perguruan tinggi. Yang belum dijabarkan bagaimana akses ke berbagai pangkalan data yang ditawarkan para penjaja (vendor) seperti proQust, EBSCO, Gale. Di lain pihak walaupun penjaja menawarkan ratusan sampai ribuan judul, dalam praktik majalah yang be≥rbobot tingi (segi ilmiah, terbitan, mitrabestari, isi) tidak dapat diakses melalui sumber  yang ditawarkan penjaja. Untuk Ilmu Perpustakaan dan Informnasi mislanya majalah Journal of Documentation, Libri, Library Quarterly tidak dapat diakses; kalaupun dapat diakses hanya tersedia abstrak dan  notasi bibliografisnya.  Maka perpustakaan PT tetap perlu berlanggan jurnal tertentu, baik secara cetak maupun sambung jaring.

Sarana dan prasarana

Versi Perpusnas sangat lengkap, mencakup rak buku,  rak jurnal/kliping, ~multimedua, ~buku referens, locker, filing cabinet, papan pengumuman,  meja belajar perorangan, meja baca untuk 4 – 8 orang, meja sirkulasi, kursi baca, kursi tamu, computer dan printer, scanner, komputer untuk pemakai (> 4 komputer),  perangkat multimedia, televisi, kipas angin (≥ 2 buah), AC (≥ 2 buah). Versi BAN-PT tidak menyebutkan keberadaan sarana dan prasarana; mungkin diasumsikan bahwa setiap perpustakaan PT pasti sudah memiliki semuanya sehingga tidak perlu dirinci.

 Sumber daya elektronik

Versi Perpusnas menyebutkan keharusan  adanya homepage/web sites, sistem otomasi perpustakaan dan jurnal elektronik. Untuk prpustakaan PRT. Keberadaan jurnal elektronik dimasukkan kekoleksi bahan perpustakaan termasuk jurnal yang dilangganmelalui penjaja, Setiap perpustakaan PT yang relatif besar, misalnya dengan jumlah mahasiswa 15,000 ke atas, eksistensi situs web sudah merupakan kenisacayaan. Adapun sistem otomasi perpustakaan relatif semua perpustakaan PT sudah  melakukannya, bahkan kini tidak disebut lagi otomasi perpustakaan melainkan sistem perpustakaan terpadu (Rubin, 2010)

Gedung dan ruang perpustakaan

Versi Perpusnas tidak memandang jumlah kecilnya mahasiswa karena itu menentukan langsung 1000m2; ini berbeda dengan standar perpustakaan perguruan tinggi yang menyatakan luas gedung dihitung per mahasiswa (misalnya 0,5m2). Sehingga sulit menentukan standar luas gedung perpustakaan.

Bila Perpusnas menyatakan area koleksi sedikit-dikitnya 450m2 karena luas are koleksi adalah 45% dari luas bangunan. Hal itu sudah  sesuai dengan SNI 7330:2009

Anggaran

Versi Perpusnas menyebutkan alokasi anggaran perpustakaan PT adalah 5% dari seluruh anggaran perguruan tinggi. Hal ini sesuai standar perpustakaan PT dan juga standar perpustakaan sekolah namun tidak pernah dijelaskan dalam BAN-PT. Di segi lain jumlah anggaran untuk perpustakaan PT sebesar ≥200 juta rupiah per tahun dirasakan kurang cocok bila dikaitkan dengan alokasi anggaran sebesar ≥ 5%, Ketentuan alokasi anggaran sebesar 5% dari anggaran lembaga (baca sekolah) untuk perpustakaan sekolah merupakan salah satu faktor yang mengganjal dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU no 43  tahun 2007.

Pengolahan bahan

Menyangkut pengolahan bahan, versi akreditasi Perpusnas sangat lengkap, mulai dari alat seleksi, pengolahan buku/monograf, majalah baru, diakhiri dengan sistem temu kembali dan kelengkapan buku. Namun demikian, versi peprusnas tidak dapat melepaskan diri dari bayang-bayang sistem manual seperti pencatatan buku induk eksistensi kartu katalog serta perlengkapan buku untuk dipinjam seperti  kantong buku, kartu katalog (butir 8.4-5 sistem temu kembali). Pada sistem perpustakaan terpadu, pencatatan nomor induk dilakukan dengan kode balok (barcode), penggunaan kartu buku sudah tidak lagi digunakan.

Di segi lain, panduan untuk pengolahan buku tidak disebutkan secara jelas; hal serupa juga tidak terdapat pada SNI Perpustakaan perguruan tinggi (2009). Dari segi akreditasi sebaiknya butir 8 (pengolahan bahan ustaka) tidak usah dimasukkan lagi sebagai bagian akreditasi,

 Organisasi perpustakaan

 Butiran organisasi perpustakaan tidak disebutkan dalam akreditasi perpustakaan versi BAN-PT, sebaliknya lebih rinci pada versi Perpusnas. Menyangkut butiran 9.2. (line of commands) sulit dijadikan butiran akreditasi karena hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Bila dikaji lebih lanjut pada 100 perpustakaan PT teratas di Indonesia garis komando ini sudah mengarah ke pimpinan perguruan tinggi (misalnya kepala perpustakaan universitas bertanggung jawab pada rektor atau perpustakaan fakultas kepada dekan).

Yang agak aneh ialah pendirian perpustakaan PT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan (butir 9.4); hal ini mungkin lazim dilakukann sebelum tahun 1970an, namun kini sudah ditinggalkan. Pendirian perpustakaanb PT ditentukan oleh keputusan rektor atau Senat Akademik Universitas., namun tidak lagi oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Akreditasi yang dilakukan Perpusnas selama 3 tahun terakhir dimuat pada tabel 3.

Tabel 3 Akreditasi perpustakaan PT tahun  2011

No

Perguruan tinggi

Hasil

1 Perpustakaan STIKES –STMIK Ubudiyah, Banda Aceh

C

2 Perpustakaan Universitas Sisingamangaraja XII, Medan

Tidak terakreditasi

3 Perpustakaan islam Riau, Pekanbaru

B

4

Perpustakaan Universitas Palembang

Tidak terakreditasi

5 Perpustakaan Universitas Islam Bandung (UNISBA)

A

6

Perpustakaan  Universitas 45 Mataram

Tidak terakreditasi

7 Perpustakaan Politeknik Negeri Manado

Tidak terakreditas

8

Perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makasar

Tidak terakreditasi

9

Perpustakaan Universitas Sanata Dharma

A

Sumber: Pusat Pengembangan Perpustakaan (2013)

Pada akreditasi yang dilakukan tahun 2011, 2 perpustakaan memperoleh akreditasi A, 1 perpustakaan memperoleh B, 1 perpustakaan memperoleh akreditasi C sedangkan 5 peprustakaan tidak terakreditasi. Artinya semua komponen belum memenuhi syarat untuk diakreditasi.

Tabel 4 Akreditasi perpustakaan PT tahun  2012

No

Perguruan Tinggi

Hasil

1

Perpustakaan Universitas Syiah Kuala

A

2

Perpustakaan Universitas Sumatera Utara

A

3

Perpustakaan Universitas Negeri Padang

B

4

Perpustakaan Universitas Muhamnadiyah Bengkulu,Bengkulu

C

5

Perpustakaan Universitas Abdurrab, Pekanbaru

B

6

Perpustakaan Universitas Bina Darma

B

7

UPT Perpustakaan Universitas Lampung

B

8

Perpustakaan Universitas Pasundan, Bandung

B

9

Perpustakaan Universitas Galuh, Ciamis

C

10

Perpustakaan IAIN Maulana Hasanudin, Serang

C

11

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro, Semarang

B

12

Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

A

13

Perpustakaan Universitas Kristen Petra, Surabaya

A

14

Perpustakaan Universitas Tanjungpura, Pontianak

B

15

Perpustakaan Politeknik Kesehatan, Palangka Raya

B

16

Perpustakaan STIE Indonesia Kayu Tabngi, Banjarmasib

C

17

UPT Perpuystakaan Universitas Mulawarman

C

18

UPT Perpustakaan Universitas Udayana

C

19

Perpustakaan Universitas Mataram

B

20

Perpustakaan Universitas Katolik Widya mandira, Kupang

B

21

UPT Perpustakaan Universitas Haluoleo, Kendari

B

22

UPT Perpustakaan Universitas Pattimura, Ambon

B

23

Perpustakaan Universitas cenderawasih,Jayapura

Belum terakreditasi

Sumber: Pusat Pengembangan Perpustakaan (2013)

Pada akreditasi tahun 2012, terdapat 4 perpustakaan terakreditasi A, 12 perpustakaan memperoleh akreditasi B, 6 perpustakaan memperoleh akreditasi C sedangkan 1 tidak terakreditasi. Secara umum, pedoman akreditasi versi Perpusnas lebih rinci, bahkan cenderung ke soal teknis sehingga menyulitkan asesor dalam menjalankan tugasnya. Kalau versi BAN-PT, menekankan pada ketersediaan jurnal, bahkan lebih tinggi yaitu ≥3 untuk jurnal terakreditasi versi Dikti dan ≥2 jurnal internasional.

Open access, repositori institusi  dan akreditasi

Open Access (OA atau akses terbuka) merupakan praktik penyediaan akses tidak terbatas via Internet terhadap jurnal yang artikelnya sudah diperiksa dan disetujui rekan bestari (peers) sebelum diterbitkan. Kevberadaan rekan bestari merupakan salah satu syarat apakah sebuah jurnal dianggap ilmiah atau tidak; ;syarat lainnya ialah menentukan jumlahartikl yang akan diterbitkan setiap kali terbit, misalnya 5 artikel.. Prinsip akses terbuka ini lazimnya ditujukan untuk jurnal walauoun kini ada gerakan meluas sampai ke tugas akhir mahasiswa, bab buku (book chaoters) dan majalah tanpa mitra bestari.

Definisi OA terdapat pada   Budapest Open Access Initiative bulan Februari 2002, Bethesda Statement on Open Access Publishing buklan Juni 2003 dan Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities bukan Oktober 2003.  Ada perbedaan sedikit mengenai OA ini. Statemen Bethesda dan Berlin menyatakan sebuah karya sebagai akses terbuka bila pengarang telah menyatakan sebelumnya menyatakan pemakai [pembaca artikel jurnal] mengkopi, menggunakan, mendistribusi, meneruskan dan memaparkan karya untuk umum dan membuat serta menyebarkan karya derivative (turunan) pada media digital untuk keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan namun sesuai dengan ciri kepengarangan.

Statemen Budapest lebih jelas dengan menyebutkan akses terbuka sebagai karya yang tersedia cuma–cuma di Internet, mengizinkan pemakai untuk memnaca, mengunduh, menyalin, mendistribusi, mencetak, mencari atau mengaitkan artikel teks lengkap, mencarinya untuk keperluan pengindeksan, meneruskannya sebagai data pada perangkat lunak atau menggunakannya untuk tujuan yang sesuai dengan hukum tanpa rintangan keuangan, hukum atau teknis selain yang tak terpisahkan dari mendapatkan akses ke internet itu sendiri, Pembatasan ada pada reproduksi dan distribusi serta hak cipta yang ada pengarang serta kesatuan atau integritas karya pada pengarang dan hak untuk disebutkan, dinyatakan dan disitat dalam cara yang wajar. Bawden dan Robinson (2012) menyebutkan tiga model akses terbuka sebagai berikut :

  1. Akses terbuka hijau (green) artinya sebuah artikel yang diterbuitkan dalam jurnal yang dilanggan secara konvensional (dilanggan oleh perpustakaan atau perorangan) dan sebuah kopi diarsipkan dalam sebuah sumber yang dapat diakses Cuma-Cuma. Lazimnya sumber ini adakah repositori institusi.
  2. Akses terbuka emas (gold) artinya sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal konvensional namun tersedia Cuma-Cuma; daoat saja jurnal yang bersangkutan menyatakan semua artikelnya sebagai akses terbuka atau mengizinkan akses ke beberapa artikel tanpa perlu melanggan. Kemudahan ini hanya dimungkinkan dalam lingkungan digital, tidak mungkin dilakukan dalam bentuk tercetaj. Pengarang biasanya harus membayar untuk artikel yang dimuat dalam jurnal.
  3. Akses terbuka platinum artinya semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal akses terbuka tanpa pengarang artikel perlu membayar.

Model platinum merupakan jalan terbaik, dimungkinkan dengan keberadaan perangkat kunak gratis serta mudah digunakan seperti perangkat lunak Open Journals  Systems (OJS).Namun untuk melakukan akses tebruka platinum perlu relawan yang melakukan tugas penerbitan serta bantuan institusi dalam penyediaan sumber daya komputer, Makajurnal dalam kelompok platinum masih sedikit karena masih harus mendapat bantuan dari institusi akademik dan asosiasi. Untuk bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IP&I) contoh jurnal yang masuk kelompok platinum adalah Information Research, Library and Information research dan Evidence-based Library anf Information Practice.

Untuk akses terbuka emas,  pengarang artikel jurnal harus memiliki dana untuk pembayaran artikel yang dimuat dalam sebuah jurnal. Karena  ketentuan pembayaran itu maka perpustakaan dan pusat informasi membantu pengarang dengan menggunakan dana anggaran jurnal yang sudah dihentikan langgananannya., Akses terbuka hijau merupakan cara yang paling sederhana, dilakukan oleh pengarang artikel dengan “swapengarsipan (self-archiving) artikelnya pada laman web pribadinya tanpa perlu izin dari penerbit, Kini tugas itu dilakukan oleh repository institusi.

Kalau berbicara tenbtang Akses Tebruka, maka butiran itu perlu dikaitkan dengan repositori institusi (institutional repository) artinya sebuah lokasi untuk mengumpulkan, melestarikan dan menyebarkan hasil karya intelektual karyawan sebuah institusi, semuanya dalam bentuk digital.

Repositori institusi lazimnya menyimpan publikasi dan material lain seperti disertasi, tesis, bab buku (book chapters artinya sebuah buku memuat bab-bab yang ditulis oleh penulis yang berlainan) dan laporan penelitian yang tidak diterbitkan. Repository institusi menggunakan perangkat lunak swapengarsipan seperti DSpace atau E-Prints dan setara dengan Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAIPMH) supaya ada bentuk metadata yang taat asas untuk keperluan akses. Repositori ini dapat sebuah perpustakaan, atau unit lain yang dikembangkan pihak nonperpustakaanb (seperti bagian TI)hal ini sudah mulai dilakukan di banyak perguruan tinggi di Indonesia.

Bila berbicara kaitan antara akses terbuka dengan akreditasi perpustakaan PT, maka kaitannya tidak langsung. Pedoman akreditasi yang ada (versi Perpusnas dan BAN-PT) tidak secara jelas menyebutkan akses terbuka; yang disebutkan adalah jurnal yang terakredirasi oleh Ditjen Pendidikan Tinggi dan jurnal internasional (versi Dikti) sementara versi Perpusnas tidak menyebutkan. sama sekali..

 Butiran lain tentang akreditasi

 Di beberapa negara seperti AS, Kanada, Inggris dan Australia, akreditasi perpustakaandilakukan oleh asosiasi profesi, untuk Indonesia asosiasi semacam itu adalah IPI (Ikatan Pustakwan Indonesia). Walauoun sudah berusia 40 tahun (Ikatan Pustakawan Indonesi, 2013),peran akreditasi perpustakaan belum disebutkan dalam kegiatannya. IOI sebagai organisasi professional (pustakwan) tertua masih beroperasi sebagai organisasi politik yang ditandai dengan peresmian cabang provinsi oleh ketua umum, dominasi birokrat yang sebahagian besar berasal dari Perpustakaan Nasional RI sehingga Pendit (2003) menyebutnya sebagai organisasi plat merah mengacu pada nomor mobil pemerintah yang harus menggunakan pelat merah.

Bagi Perpusnas, akreditasi perpustakaan dikaitkan dengan fungsinya sebagai Pembina perpustakaan di Indonesia (Undang-Undang no 43, 2007)  namun hendaknya Perpusnas tidak melupakan fungsi utamanya sebagai pengumpul semua terbitan Indonesia dan karya tentang Indonesia terbitan dalam dan luar negeri. Upaya pengawasan bibliografis hendkanya memperoleh porsi utama daripada akreditasi perpustakaan. Di segi lain,seyogyanya pedoman akreditasi perpustakaan tidak terlalu menyangkut hal teknis seperti rak, AC, kipas angin dll. Dewasa ini muncul isu “ownership versus access”

Penutup

Akreditasi adalah proses jaminan mutu dikendalikan oleh standar, kebijakan dan prosedur. Akreditasi perpustakaan dilakukan oleh perpustakaan nasional, badan akreditasi dan asosiasi profesi; untuk Indonesia dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sementara Ikatan Pustakawan Indonesia belum punya rencana akreditasi padahal di berbagai negara justru asosiasi pustakawan yang melakukan akreditasi.

Hasil akreditasi yang dilakukan Perpusnas berbeda dengan hal yang dilakukan oleh BAN-PT; dalam hal ini BAN PT lebih menekankan pada  jumlah jurnal yang terakreditasi dengan tenaga pustakawan berpendidikan formal. Akreditasi perpusnas cenderung bersifat lebih teknis, masih menerima konsep pustakawan jalur pelatihan walaupun jalur pelatihan ini banyak dikritik terkait dengan waktu yang sangat singkat (± 4 bulan sementara pendidikan formal sedikit-dikitnya 2 tahun), belum soal buku ajardan kualifikasi pengajar. Akreditasi bersifat sukarela artinya perpustakaan bebas untuk diakreditasi atau tidak diakreditasi.

Bibliografi

Association of College & Research Libraries. 2011. Standards for libraries in higher education. Chicago: The Association of College & Research Libraries.

Badan Akreditasi Nasional.- Perguruan Tinggi. 2008. Buku II Standard dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta: BAN – PT

Badan Akreditasi Nasional.- Perguruan Tinggi.2008.  Buku VI: Materi Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta: Ban –PT.

Bawden,David dan Lyn Robinson. 2012. Introduction to information science. London: Facet.

Funy, 20 Oktober 2013, SMS kepada penulis.

Ghikas, M. 2010. Education and accreditation. Chicago: American Library Association

Ikatan Pustakawan Indonesia. 2013. Peringatan 40 tahun IPI. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia.

O’Brien, Karen L. 2010. Accreditation of library and information science education.

Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third edition. 1:38-41.

Hasibuan, Jonner, 20  Oktober 2013, SMS ke penulis.

Hayes, R.M. 1986. Accreditation, Library Trends, 34,

Open access: six myths to put to rest. http://www.the guardian.c0m/higher-education-networking/blog/2013/0c.. Diunduh 16 Oktober 2013.

Pendit, Putu Laxman,.2003. Profesionalisme pustakawan pelat merah:  analisa kritis tentang hubungan antara Ikatan Pustakawan Indonesia dan Perpustakaan.

Nasional Republik Indonesia. Makalah serupa juga dikemukakan dalam CONSAL 2003 di Brunei Darussalam.

Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Peningkatan Minat baca. 2013.Data akreditasi perpustakaan perguruan tinggi tahun 2011 dan 2012.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Rubin, Richard E. 2010. Foundations of library and information science. 3rd ed. New Yok: neal-Schuman.

SNI 7330:2009. Perpustakaan perguruan tinggi. 2009. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

Suber, Peter. 2003. Gratis and libre open access. SPARC Open Access Newsletter. www. .sparc.arl.org/resource/gratis-and-libre-open-access. Diunduh 15 Oktober. 2013.

Soelistia. 1997. Akreditasi dan peluang pengembangan perpustakaan perguruan tinggi Panel Diskusi Pengembangan Perpustakaan dan Akreditasi Perguruan Tinggi, Semarang 1997.

Sulistyo-Basuki. 2013. LIS Education and Quality Assurance System in Asia Pacific : Indonesia. Paper for Call for Chapters, Quality Assurance System in Asia Pacific.

White, Gary W. 1999. Building collections for accreditation a case study. Collection Building 18 (2), 49-57

Young, K.F. 1979. New pressures on accreditation, Journal of Higher Education, 50, 132-144.

 


6 Comments

  1. makasih postingnya ini pak. berguna buat tambahan makalah tugas kuliah saya.

  2. diana sulistyowati says:

    Pak, data akreditasi perpustakaan perguruan tinggi apa bisa diakses via internet?
    Sumber pusat pengembangan perpustakaan itu dari buku atau bagaimana Pak?
    Soalnya saya sedang mencari data akreditasi pepustakaan perguruan tinggi, tapi susah untuk dapat datanya. terima kasih banyak Pak.

  3. pak ada gak artikel administrasi bahan pustaka

  4. pak ada gak jenis administrasi pepustakaan, dan pengadaan, pengolahan, pelayanan bahan pustaka itu termasuk jenis administrasi perpustakaan. CP 087769994499

  5. Tri Lestari says:

    kira-kira kapan ya pak perpustakaan Univ. Jember diakreditasi oleh Perpusnas

  6. yonathanmoe says:

    Terima kasih infonya, cukup lengkap sebagai pra akreditasi.

Tinggalkan komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Author

%d bloggers like this: