Sulistyo-Basuki's Blog

Home » Artikel Ilmiah » Etika Infomasi dalam Konteks Digital

Etika Infomasi dalam Konteks Digital

Pendahuluan

Perpustakaan telah dikenal ribuan ribuan tahun, dimulai dari Sumeria, Mesir dan berlanjut hingga sekarang (Wiegand dan Davis Jr, 1994). Pada masa purba hingga akhir abad 20, komponen perpustakaan terdiri dari gedung, koleksi, pengelola (baca pustakawan) dan pemakai. Sejak masa itu hingga sekarang, kaitan koleksi, pustakawan, dan pemakai diatur oleh peraturan, misalnya buku hanya boleh dibaca oleh para pendeta (Mesir Purba), para rahib (di biara abad pertengahan), buku tidak boleh meninggalkan perpustakaan, bahkan kalau perlu bahan perpustakaan diikat dengan rantai ke tembok perpustakaan (Carendeon Library, Oxford University), pengunjung harus membawa surat pengantar dari pandit (scholar) ataupun ilmuwan (scientists) bila mau menggunakan perpustakaan nasional (abad 19 dan 20) hingga membawa surat pengenal sebagaimana terdapat pada  beberapa perpustakaan umum Indonesia.

Hingga abad 19, mereka yang bekerja di perpustakaan tidak punya pendidikan formal maupun organisasi profesi. Baru tahun 1876 dimulai pendidikan formal pustakawan yang pertama di dunia (Columbia University, 1876) serta pembentukan  organisasi pustakawan tahun 1876 di AS (American Library Association), Library Association (1877 di Inggris), maupun Indonesia (1916,) maka mulai terbentuk hubungan antara pemakai dengan pustakawan. Hubungan antara berbagai komponen perpustakaan tetap ditata menurut peraturan dan kini muncul tatanan perilaku pustakawan yang bertautan dengan pemakai. Tautan koleksi, pustakawan dan pemakai mengalami perubahan dengan perkembangan Internet dan teknologi informasi (TI) terhadap perpustakaan. Perubahan itu nampak pada perpustakaan digital.

Perpustakaan Digital

Secara umum definisi perpustakaan  berkaitan dengan buku karena kata dasar perpustakaan adalah pustaka artinya buku. Secara sederhana, perpustakaan adalah koleksi materi perpustakaan yang ditata sedemikian rupa sehingga dapat diidentifikasi dan digunakan  dengan mudah oleh perseorangan atau kelompok orang. Dilihat  dari sudut teknologi, dikenal perpustakaan manual (hastawi) dengan perpustakaan digital. Pada perpustakaan hastawi semuanya dilakukan secara manual, mulai dari pemilihan buku sampai dengan pengolahan dan temu balik bahan perpustakaan.  Dengan munculnya Internet untuk dunia sipil sesudah tahun 1991 (ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin) serta TI (dalam bahasa Inggris disebut ICT atau Information Communication & Technology) maka muncullah perpustakaan digital.

Terdapat berbagai definisi perpustakaan digital, salah satunya dikemukakan oleh Waters (1998) sbb :

Digital libraries are organizations that provide resources, including the specialized staff, to select, structure, offer intellectuals to, interpret, distribute, preserve the integrity of, and ensure the persistence over time of collections of digital works so that they are readily available for use by a defined community or set of communities.

Secara teoretis, koleksi dan jasa perpustakaan digital seluruhnya digital, tidak memiliki lokasi fisik dan diawaki oleh pustakawan maya. Sampai saat ini belum ada perpustakaan semacam itu (Bawden and Robinson, 2012). Untuk berbagai definisi dan komponen diuraikan secara mendalam oleh Candela et al (2007). Adapun ciri (lain) sebuah perpustakaan digital adalah :

  1. Tak ada batas fisik. Pemakai perpustakaan digital tidak perlu datang secara fisik ke perpustakaan sebagaimana halnya dengan perpustakaan tradisional, dia dapat akses jarak jauh, Juga pemakai di bagian lain dunia dapat  mengakses informasi yang sama sepanjang ada koneksi Internet
  2. Keteresediaan informasi setiap saat, sering ditulis 24/7 artinya koleksi perpustakaan digital dapat diakses pemakai 24 jam sehari 7 hariseminggu. Hal ini berbeda dengan perpustakaan hastawi, pemakai harus mengunjungi perpustakaan untuk merambang (browsing) koleksi
  3. Akses jamak (multipleaccess, akses ganda). Sumber informssi yang sama dapat diakses secara simultan oleh berbagai instansi perseorangan. Hal ini mungkin berbeda dengan materi yang dilindungi hak cipta, mungkin dalam lisensinya hanya diperbolehkan satu kopi sesaat; hal ini dicapai dengan sistem manajemen hak digitak tentang periode peminjaman atau setelah peminjam memutuskan untuk membuat materi terlindungi hak cipta, digital  tidak  dapat diakses, dengan  cara mengembalikan sumber daya.
  4. Temu balik informasi (information retrieval). Pemakai dapat menggunakan setiap kata pencarian seperti kata, frasa, judul, nama, subhjek untuk menelusur seluruh koleksi. Perpustakaan digital mampu menyediakan antarmuka yang bersahabat, cukup dengan mengklik maka pemakai dapat mengakses sumber informasi. Bandingkan dengan perpustakaan digital yang terbatas pada titik ases (pengarang, judul, subjek) serta tidak selalu mampu menggunakan operator Boole (misal pengarang DAN  tahun atau  judul  NOT penerbit).
  5. Preservasi dan konservasi. Digitalisasi merupakan salah satu bentuk konservasi materi perpustakaan namun tidak tanpa kelemahan. Digitisasi mampu melindungi materi perpustakaan yang rentan dibuka atau mudah rusak karena digunakan. Koleksi terdigitisassi dan objek lahir digital menghadapi bebrerapa masalah, yang tidak ditemukan pada materi analog.

Berkat Internet dan TI maka perpustakaan digital memiliki keunggulan dibandingkan dengan perpustakaan hastawi, namun juga perpustakaan digital menghadapi masalah yang tidak tertemukan pada perpustakaan manual. Adapun masalah itu diuraikan di bawah ini.

Isu yang timbul

1.  Privasi

Penggunaan TI dalam perpustakaan digital menimbulkan masalah privasi diartikan sebagai hak perseorangan (individu) untuk mengendalikan kumpulan dan penggunaan informasi mengenai dirinya (The Privacy Journal). Masalah privasi juga pada perpustakaan hastawi, namun tidak seintens bila dibandingkan  dengan perpustakaan digital. Di perpustakaan digital berbagai informasi mengenai seseorang ditemukan dalam dokumen yang ada di perpustakaan. Sebagai contoh karya akhir mahasiswa dalam bentuk digital (karena kini mahasiswa harus menyerahkan karya akhirnya dalam berntuk berkas lunak atau soft file) maka informasi yang ada di dalamnya punya probabilitas melanggar privasi. Misalnya karya akhir tentang perusahaan keluarga, keuangan perusahaan, praktik perpustakaan dapat diakses dengan mudah. Hal ini menimbulkan dilema karena di satu pihak, perpustakaan ingin menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sementara di segi lain perpustakaan mempertahankan privasi. Karya menyangkut perseorangan ada yang tidak dibuka untuk umum demi privasi individu, misalnya beberapa perpustakaan PT di Indonesia tidak membuka karya akhir mahasiswa guna melindungi tokoh yang dibahas.

Privasi ini sering merupakan titik lawan dari hak informasi (right of information) yaitu hak warga untuk memperoleh informasi yang dijamin undang-undang serta merupakan hak asasi. Yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik  (2008) yang merujuk ke hak publik untuk membaca dan mendapatkan dokumen resmi, namun ada pembatasan yang lebih banyak berkaitan dengan keamanan (negara). Berdasarkan pengalaman, KIP (Keterbukaan Informasi Publik) lebih banyak pada permintaan berupa arsip dinamis (records) yang ada di pusat arsip dinamis di instansi pemerintah atau korporasi yang memperoleh proyek dari dana publik. Hal ini berbeda dengan perpustakaan apa pun jenisnya, di dalamnya semua koleksi yang masuk ke perpustakaan terbuka untuk publik. Anehnya, di segi lain privasi semakin terbuka, sebagaimana dapat dilihat pada Facebook, Weblog dan lainnya yang sering membuka data pribadi.

Dari segi bisnis, masalah privasi juga merupakan isu yang menonjol karena di satu sisi, informasi mengenai perseorangan dikumpulkan, disimpan, dianalisa dan dilaporkan karena karena lembaga (dalam arti luas mencakup insitutsi, organisasi dalam konteks bahasa Inggris,  disebut organization) menggunakannya untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dapat berpengaruh pada individu karena menyangkut keputusan lamaran pekerjaan  diterima/ditolak,pinjaman disetujui/tidak disetujui, mendapat beasiswa atau ditolak.

2.  Plagiarisme

Sebelum penggunaan telepon seluler meruyak, di perpustakaan  koleksi yang palingbbanyak dicari ialah karya akhir mahasiswa berupa skripsi dan pada tingkat lebih rendah ialah tesis dan disrrtasi. Sebelum tahun 1990an, banyak perpustakaan perguruan tinggi melarang fotokopi karya akhir mahasiswa sehingga baguiian skripsi dan sejenisnya merupakan bagian yang paling diminati mahassiwa. Maka banyak mahasiswa menghabiskan berhar-hari diruang skripsi! Kini larangan mefotokopi skripsi sudah dicabut karena sudah usang akibat kemajuan teknologi. Misalnya dengan telepon seluler (HP)  atau pemayar mobil (mobile scanner) sehingga larangan memfotokopi sudah tidak ada gunanya.

Karena kemudahan TI, adanya akses terbuka dari sebuah perpustakaan digital ialah kemampuan pengunduhan (downloading) maka plagiarism mudah dilakukan, baik dengan menggunakan sistem salin temple (copy paste) atau mengubah bagian tertentu sebuah dokumen (digital) kemudian mengklaim sebagai karya tersendiri.

Plagiarisme sudah terjadi Indonesia (Tempo, 4 November 2013i) namun pihak universitas tidak menyebutkan nama pelaku atau nama pelaku disebutkan inisialnya. Di lingkungan sebuah universitas sangat terkenal di Jakarta juga terjadi plagiarism, dalam beberapa kasus hal itu diketemukan pustakawan secara tidak sengaja dan dilaporkan ke pimpinan. Praktiknya tindakan dilakukan secara diam-diam karena berkaitan dengan reputasi universitas. Atau terbuka seperti yang terjadi pada Universitas Parahyangan. Kini keluar Peraturan Menteri Pendidikan no 17 tahun 2010  namun tetap terjadi plagiarism (Tempo, 4 November 2013).

Kini tersedia berbagai perangkat lunak untuk mendeteksi plagiarism, namun kemampuan mencegah plagiarism dalam Bahasa Indonesia perlu penelitian lebih lanjut mengingat selama ini perangkat lunak yang ada dirancangbangun untuk bahasa Inggris.

3.  Keamanan.

Keamanan perpustakaan digital tidak selalu terjamin karena tidak ada sistem pengamanan yang benar-benar anti penjebolan. Dalam hal pembobolan terdapat dua istilah yaitu hacker (peretas) dan cracker (pembobol). Ada yang berpendapat bahwa peretas adalah pembobol yang baik, dia tidak merusak berkas yang ada, dapat atau tidak meninggalkan identifikasinya namun menunjukkan ada kelemahan sistem. Menyangkut istilah pembobol (crackeri) memiliki konotasi negatif karena dia membobol sebuah sistem, kemudian mengacaknya.  Contoh terkini ialah berbagai situs pemerintah Australia yang dibobol oleh pembobol Indonesia (Kompas, 4 November 2013).

4.  Kesenjangan digital

Kesenjangan digital  (digital divide) ialah kesenjangan yang  terjadi antara perseorangan dan kelompok masyarakat yang memiliki akses ke TI beserta kelengkapannya dengan perseorangan dan anggota masyarakat yang tidak punya akses ke TI dan segala kemudahannya, Kesenjangan digital dapat dilihat per negara atau internasional, yang disebut kemudian ini dikenal dengan nama kesenjangan digital global.

Untuk Indonesia, pemakai Internet mengalami peningkatan, mulai dari 0.5 juta tahun 1998 meningkat menjadi  55 juta tahun 2011, 63 juta tahun 2012 dan proyeksi 82 juta tahun 2013 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, 2013). Sungguhpun demikian masih banyak daerah yang belum terjangkau Internet maupun fasilitas TI lainnya. Beberapa waktu lalu harian Kompas mengisahkan kehidupan murid-murid Papua, jangankan mengenal Internet, fasilitas listrik pun tidak ada.

5.  Komodisasi informasi

Selama beberapa masa, ada pertentangan antara informasi yang diperoleh gratis atau informasi berbayar. Buchanan (1999) mengatakan bahwa informasi itu cuma-cuma sudah lewat. Informasi berbayar akan menyebabkan adanya kelompok masyarakat yang tidak terakses informasi dengan mereka yang bisa memperoleh informasi yang diperlukannya. Cummings (1996) mengatakan bahwa nisbah antara kelompok miskin dengan data pada tahun 1960an adalah 30:1 kini pada tahun 1990an berubah menjadi 60:1. Ini dapat diartikan bahwa aliran informasi tidak membawa banyak manfaat sosial bagi kelompok miskin, lebih-bila pemakai akhir ini tidak menguasai aliran informasi atau produk akhir komoditas informasi.

Peningkatan komoditasi informasi  dari sektor publik  ke sektor swasta semakin menyulitkan pemakai informasi karena sektor swasta cenderung bertujuan mencari keuntungan dan kekuasaan. Masalah ini akan tetap berlanjut selama di satu sisi ada pihak yang menginginkan keuntungan dari informasi sementara di pihak lain menginginkan informasi yang tersedia bebas. Jalan tengah perlu dibuat untuk kepentingan semua pihak.

6.  Kelimpahan informasi

Kelimpahan informasi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai information overload (Toffler, 1970) atau infoglut (Floridi, 2010) atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai beban lebih informasi, lewat informasi. Artinya informasi yang berlimpah-limpah sehingga menyulitkan individu untuk mengambil keputusan. Misalkan seseorang ingin membeli mukenah, tersedia 200 butiran informasi mengenai mukenah, maka individu akan mengalami kesulitan menentukan pilihannya akibat informasi yang berlebih-lebih.

Kelebihan informasi akan mengarah ke kecemasan informasi (information anxiety) artinya kesenjangan antara informasi yang dipahami seseorang dengan informasi yang harus dipahaminya. Akibat selanjutnya ialah penghindaran informasi (information avoidance)  karena seringkali orang-orang menghindari informasi karena informasi yang diterima akan menyebabkan ketidaknyamanan mental atau ketidakcocokan. Informais kanker pada umumnya dan pemeriksaan genetis guna mengetahui kanker pada khususnya merupakan contoh informasi yang dihindarkan.

Penambahan informasi yang berlebih-lebihan disebabkan juga informasi yang disebarkan oleh news-stories, surat elektronik, weblog, Facebook, Twitter, dan sejenisnya. Media sosial menyebabkan beban lebih informasi (Koroleva,; Krasnova, Gunther) (2010). Bentuk lain dari kelimpahan informasi ialah spam. Spam merupakan pesan elektronik yang sama  yang dikiim sejumlah besar orang dalam upaya mencoba agar menerima surat mau membaca pesan yang diterimanya, padahal tanpa ada spam, banyak orang tidak membaca berita elektronik tsb. Daya spam sering menyebabkab material yang tidak diinginkan dan tidak disenangi masuk ke kotak pos elektronik seseorang sehingga menyebabkan penerima surat tidak bisa berkomunikasi secara efektif karena berita yang diperlukannya tersembunyi di antara  spam. Berbagai tawan pinjaman kredit yang masuk ke HP merupakan contoh spam sekaligus pelanggaran privasi karena informasi yang sama diterima banyak orang tanpa setahu penerima informasi.

7.  Anonimitas sambung jaring (online anonymity)

 Anonimitas dapat digunakan untuk sejumlah hal yang berhubungan seperti ketidakbernamaan (namelessness), melepaskan diri dari sesuatu ketidakterkenalkan kurangnya pengakuan, kehilangan makna identitas atau perasaan sendiri (Wallace, 2008). Dalam penggunaan komputer mendorong perasaan keanoniman atau anonimitas.  Umumnya pemakai menggunakan komputer di rumah atau di kantor. Di kantor walaupun sama-sama satu ruangan, seseorang mengalami kesulitan mengamati apa yang dilakukan orang lain di komputernya. Perasaan bahwa seseorang tidak diketahui atau tidak dikenal mendorong meningkatkan kecenderungan melakukan tindakan tidak etis.

Anonimitas dapat bersifat positif seperti mendorong ekspresi bebas dan pertukaran ide atau melindungi seseorang dari publisitas yang tidak diinginkan. Segi negatifnya ialah menyebarkan rasa benci tanpa diketahui siapa sumbernya, penipuan dan kejahatan lainnya, Anonimitas dan privasi saling berkaitan dengan anonimitas merupakan salah satu cara untuk menjamin privasi.

Dalam kaitannya dengan informasi, maka pengiriman berita tanpa pengarang atau penulis dapat menimbulkan segi positif maupun negatif; di satu pihak mampu mengungkapkan ide atau pendapat tanpa membahayakan diri si pengirim namun di segi lain dapat menimbulkan kekacauan manakala berita yang dikirim bersifat buruk.

8.  Preservasi digital

Koleksi perpustakaan  digital tidak saja terdiri dari dokumen (dalam arti luas) sejak awal sudah dalam bentuk digital melainkan juga dokumen yang mengalami alih bentuk. Istilah yang lazim ialah  digitalisasi. Alih bentuk dari non digital, misal dokumen cetak ke dokumen digital dikenal dengan nama migrasi; dapat pula bermakna  mentransfer objek digital yang tidak stabil ke format yang lebih stabil (Cain, 2003). Dalam praktik di perpustakaan digital mendigitalisasi dokumen cetak ke dokumen digital. Di satu segi, migrasi mampu melestarikan materi cetak yang akan rusak karena penggunaannya, namun di segi lain menimbulkan masalah misalnya bentuk baru tidak mampu menangkap kesatuan lengkap objek semula. Kelemahan paling utama preservasi digital ialah digitalisasi dan migrasi sangat tergantung pada perangkat lunak dan perangkat keras yang tersedia atau masih eksis; dimana tidak tersedia maka dokumen digital itu tidak akan terpakai. Hasilnya ialah keusangan teknologi (technological obsolescence) sehingga hasil teknologi lama tak  setara dengan teknologi baru (Breeding, 2002).

Maka untuk menghadapi masalah yang timbul dalam konteks perpustakaan digital diperlukan peraturan dan etika. Makalah ini tidak membahas peraturan yang ada karena hal itu tidak tercakup dalam ranah makalah ini. Yang akan dibahas ialah masalah etika, khususnya etika informasi.

Etika informasi

1.  Definisi

Etika informasi adalah kajian pertimbangan etis  yang timbul dari penyimpanan, pemrosesan, temu balik dan penggunaan informasi, sistem informasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Etika informasi merupakan bidang kajian yang timbul dengan terjadinya konvergensi masalah etis dari disiplin tradisional seperti sistem manajamen dan informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, terutama dengan berkembangnya sistem dan jasa informasi sambung jaring serta Internet. Misalnya privasi dan kerahasiaan (confidentiality) merupakan keprihatinan bersama  (Sulistyo, 2013).

Reitz (2004) mendefinisikan etika informasi sebagai cabang etika yang memusatkan pada hubungan antara kreasi, organisasi, diseminasi dan pengunanaan informasi serta standar etika dan ketentuan moral yang mengatur tindakan manusia dalam masyarakat. Dengan demikian  etika informasi adalah kajian pertimbangan etis yang muncul dari kegiatan penyimpanan pemrosesan, temu balik dan penggunaan informasi, sistem informasi (baca perpustakaan digital) dan teknologi informasi atau teknologi informasi dan komunikasi.Etika informasi merupakan bidang kajian yang timbul dengan konvergensi keprihatinan etika dari berbagai  disiplin tradisional seperti sistem manajemen dan informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya dengan perkembangan yang cepat dari sistem dan jasa informasi sambung jaring (online) dan Internet.  Masalah yang timbul berkaitan dengan privasi dan kerahasiaan (confidentiality)  pada bagian sirkulasi dan jasa informasi bisnis; kedua-duanya bidang itu juga menghadapi masalah bersama seperti keamanan dalam sistem  akses publik, dalam jaring, lingkungan berjejaring.

2.  Kedudukan keilmuan

Etika informasi berhubungan dengan etika komputer (Floridi, 1999) dan juga dapat merupakan bahagian dari etika sosial, di dalamnya termasuk etika informasi dan etika informasi ini dikaitkan dengan pustakawan, arsiparis, kurator museum dan profesi yang bergayutan dengan informasi terekam.

3Asal usul kata

Kata etika berasal dari kata Yunani “ethos” artinya tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; watak; akhlak; kesusilaan, adat; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adat kebiasaan.

Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis normatif tentang moralitas. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan moral berada pada tingkat yang tidak sama. Ajaran moral mengatakan bagaimana kita harus hidup sedangkan etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

Jadi etika sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. Kurang karena etika tidak berwewenang untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Wewenang itu diklaim oleh pihak yang memberikan ajaran moral. Bersifat lebih karena etika berusaha untuk mengerti mengapa atau dasar apa kita harus hidup menurut norma tertentu. Ibaratnya ajaran moral sama dengan buku petunjuk bagaimana kita harus merawat sepeda dengan baik  sedangkan etika memberikan pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda itu sendiri.

Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis normatif tentang moralitas. Etika disebut juga filsafat moral yang berbicara tentang praksis manusiawi, tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia melainkan bagaimana ia harus bertindak.

4.  Ciri khas

Etika sebagai pemikiran filsafat mempunyai 5 ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif. Pertama rasional berarti mendasarkan pada nalar, pada argumentasi yang bersedia untuk dipersoalkan tanpa perkecualian. Pertama, nalar misalnya dalam sejarah Indonesia, raja tidak pernah dikubur dengan harta bendanya. Maka kalau ada orang menggali kuburan kuno dengan harapan dapat menemukan harta karun maka hal tersebut tidak rasional, tidak masuk nalar. Kedua kritis berarti bahwa filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai keakar-akarnya. Dalam Ilmu Politik ada istilah radikal berasal dari kata radix artinya akar.

Maka gerakan radikal yang ingin mengubah sesuatu berarti gerakan yang ingin mengubah sampai ke akar-akarnya. Ketiga  mendasar artinya membahas hal yang utama. Keempat sistematis adalah membahas langkah demi langkah secara teratur, merupakan tindakan pemeriksaan rasional, kritis dan mendasar. Kelima normatif artinya tidak sekadar melaporkan pandangan moral melainkan juga menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya. Maka definisi etika adalah filsafat moral atau pemikiran rasional, kritis, mendasar dan sistematis tentang ajaran moral.

5.  Fungsi etika

Etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis bila berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Etika mau menimbulkan suatu ketrampilan intelektualitas yaitu ketrampilan untuk beragumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis digunakan untuk mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme moral. Pluralisme moral semakin meluas karena :

  • Pandangan moral yang berbeda-beda karena orang dari suku, daerah budaya dan agama yang berbeda-beda hidup berdampingan dalam satu masyarakat dan negara.
  • Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai masyarakat dengan akibat menantang pandangan moral tradisional.
  • Berbagai ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup. (Magnis-Suseno, 1987).

Maka manusia memerlukan orientasi agar tidak bingung atau ikut-ikutan dalam menghadapi pluralisme. Dalam kehidupan sehari-hari kata etika sering dirancukan dengan istilah etiket, etis, ethos, iktikad dan kode etik atau kode etika. Untuk keperluan pembedaan istilah yang mirip itu akan diuraikan di bagian berikut ini.

6.  Etika dan etiket

Dalam kehidupan sehari-hari mungkin secara tidak langsung kita  melihat adanya kerancuan antara kata etika dengan etiket. Misalnya di sebuah restoran seorang makan sambil mengeluarkan suara yang keras. Maka orang lain memberikan komentar bahwa si A yang sedang makan itu tidak tahu Etika. Pada kesempatan lain dikatakan si B tidak punya etika karena dia selalu bohong.  Sesungguhnya antara kedua kata tersebut terdapat perbedaan yang hakiki.

Etika adalah ilmu yang mempelajari apa yang baik dan buruk. Etiket adalah ajaran sopan santun yang berlaku bila manusia bergaul atau berkelompok dengan manusia lain. Etiket tidak berlaku bila seorang manusia hidup sendiri misalnya hidup di sebuah pulau terpencil atau di tengah hutan. Etika berarti moral sedangkan etiket berarti sopan santun. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai ethics dan etiquette. Antara etika dengan etiket terdapat persamaan yaitu:

  • Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia tidak mengenai binatang karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket.
  • Kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yag harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif maka kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan.

Adapun perbedaan antara etika dengan etiket ialah :

  • Etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Misalnya dalam makan, etiketnya ialah orang tua didahulukan mengambil nasi, kalau sudah selesai tidak boleh mencuci tangan terlebih dahulu. Di Indonesia menyerahkan sesuatu harus dengan tangan kanan. Bila dilanggar dianggap melanggar etiket. Etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
  • Etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Bila tidak ada orang lain atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misalnya etiket tentang cara makan. Makan sambil menaruh kaki di atas meja dianggap melanggar etiket dila dilakukan bersama-sama orang lain. Bila dilakukan sendiri maka hal tersebut tidak melanggar etiket. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa.
  • Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contohnya makan dengan tangan, bersenggak sesudah makan. Etika jauh lebih absolut. Perintah seperti “jangan berbohong”, “jangan mencuri” merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar.
  • Etika jauh lebih absolut.. Penipu misalnya tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu. Orang dapat memegang etiket namun munafik sebaliknya seseorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik karena seandainya dia munafik maka dia tidak bersikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.

 Etika dan etis memiliki pengertian yang berbeda. Etis artinya sesuai dengan ajaran moral, misalnya tidak etis menanyakan usia pada seorang wanita, sedangkan etika adalah ilmu tentang moral. Gambar 1 menunjukkan pembagian etika.

Pembagian etikaGambar 1 Pembagian etika

Sumber: Magnis-Suseno (1991)

Pembagian etika sosialGambar 2 Pembagian etika sosial

Sumber: Etika sosial (1991) dengan tambahan oleh penulis

7.  Makroetika dan mikroetika informasi

Makroetika diciptakan akhir abad 20 untuk membedakan etika skala besar dari etika individu atau mikrpertyika. Merupakan jenis etika terapan. Misalnya TI menimbulkan tantangan makroetika dan mikroetika. Mikroetika terbatas pada sebuah disiplin, bila seorang peneliti wajib memajukan teknologi namun harus dilakjukan dalam batas etika. Bila seorang peneliti  hanya bertindak dalam sebatas penelitiannya, arrtinya sepenuhnya mikroetika, maka kemungkinan penelitiannya tidak dapat diterima dari perspektif masyarakat bila penelitiasnnya melanggar prinsip makroetika.

Makroetika merupakan etika pada skala makro,mengarah ke dua bidang yaitu politik dan ekonomi (Ayn Rkey). Mikroetika adalah etika pada skala pribadi,lebih tradisional merupakan bidang moralitas. Perbedaan anatara makroetika dan mikroetika bersifat artifisial, namun diperlukan untuk memahami bagaimana makroetika. Berbeda dari mikroetika.

Kedua bidang berhubungan dan berpegang pada posisi makroetika tertentu memerlukan pegangan pada posisi mikroetika tertentu dan sebaliknya. Hubungan kedua bentuk tidaklah langsung serta mudah menimbulkan salah tafsir.

7.1.  Mikroetika
7.1.1.  Etika informasi dalam hal informasi sebagai sumber daya

Informasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan perilaku yang jahat. Maka tanggung jawab moral seseorang cenderung langsung proporsional dengan tingkat informasi yang diperolehnya. Maka di sini muncul konsep informed decision, informed consent dan well-informd participation (Floridi, 2010). Dalam keputusan terinformasi, seseorang mengambil keputusan setelah memperoleh informasi;bila informasi yang diterima tidak lengkap maka keputusannya mungkin tidak sepenuhnya tepat. Informed consent menyangkut informed consent, persetujuan yang diberikan seseorang setelah memperoleh informasi mengenai akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini terdapat pada bidang kedokteran, seorang pasien setuju untuk mengalami operasi setelah dia memperoleh informasi tentang resiko operasi yang akan dilakukan padanya.

Well;-infomed participation mengacu pada partisipasi seseorang dalam sebuah kegiatan setelah memperoleh informasi selengkapnya. Dalam etika Kristen, dosa terburuk dapat dimaafkan dalam hal informasi yang tidak cukup yang diperoleh si pendosa, karena evaluasi kontrafaktual dimungkinkan seandainya seseorang memperoleh informasi yang sesuai maka dia akan bertindak lain dan tidak berbuat dosa. Injil Lukas 23:34 mengatakan Yesus berkata ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat, dalam konteks sekuler Oedipus dan Macbeth menunjukkan bagaimana mis manajemen sumberdaya informasi berakibat tragis. Macbeth memperoleh ramalan dari 3 penyihir bahwa dia suatu hari akan menjadi raja Skotlandia. Karena informasi tadi disertai ambisi dan dorongan istrinya Macbeth membunuh raja Duncan dan bertahta, Dia terus membunuh lawannya sampai akhirnya dia sendiri mati terbunuh.

Contoh lain Oedipoes atau Oedipoes Rex yang tidak memperoleh informasi yang benar sehingga dia membunuh ayah kandungnya dan mengawini ibu kandungnya. Dalam dunia pewayangan, dikenal Prabu Watugunung yang mengambil  sebagai istrinya  Dewi Sinta (bukan Dewi Sinta kisah Ramayana), ibunya sendiri tanpa diketahui oleh keduanya dan berputera 19 orang (Ensiklopedi, 1991). Ini bukti bahwa penanganan sumber informasi yang keliru dapat menyebabkan tragedi.

Dalam hal etika informasi sebagai sumber daya, etika informasi dilukiskan sebagai kajian isu moral yang muncul dari 3 A yaitu Availability (ketersediaan), Accessibility (keteraksesan) dan Accuracy (akurasi) tanpa memandang apakah informasi sebagai sumber tersedia sepenuhnya atau sama sekali tidak ada, tanpa memandang format, jenis informasi dan bantuan informasi, Contoh isu etika informasi yang timbul dari etika informasi sebagai sumber daya adalah kesenjangan digital, kelimpahan informasi yang disebut infoglut (Floridi, 2010), analisis keandalan dan kepercayaan sumber daya informasi.

7.1.2.  Etika informasi dalam hal informasi sebagai produk

Di sini seseorang adalah konsumen informasi dan juga produsen informasi. Produk informasi yang diperoleh maupun dihasilkan perlu analisis etika. Jadi etika informasi kini dipahami sebagai etika informasi dalam hal informasi sebagai produk mencakup isu moral yang timbul dalam konteks akuntabilitas, liabilitas atau hambatan legislasi pencemaran nama baik,  plagiarism, periklanan propaganda, misinformasi. Dalam perang Troya, Laocoon memperingatkan orang-orang Troya agar tidak menerima kuda kayu karena akan membawa malapetaka. Peringatannya ternyata benar karena kuda kayu berisi pasukan Yunani di bawah pimpinan Ulysses  yang membuka gerbang Troya agar pasukan Yunani dapat mengalahkan Troya. Cassandra adalah peramal namun dikutuk dewa Apollo karena menolak rayuannya  maka ramalan Cassandra maupun keturunannya mampu meramal namun dikutuk tidak seorangpun mau mendengarnya. Peringatan Laocoon dan ramalan Cassandra menunjukkan bahwa manajemen yang tidak efektif akan produk informasi berkonsekwensi tragis

7.1.3.  Etika informasi  dalam hal informasi sebagai sasaran

Di sini evaluasi dan tindakan seseorang mempengaruhi lingkungan informasi. Contoh perseorangan yang membocorkan atau menjaga privasi atau kerahasiaan informassi,.Contoh lainnya ialah peretasan (hacking) dalam arrti akses yang tidak berwenang terhadap system informasi komputer. Tanpa otorisasi, Maka analisis peretasan masuk dalam etika informasi sebagai sasaran. Isu lain yang menjadi bagian informasi sebagai sasaran ialah keamanan, vandalismne (dan pembakaran perpustakaan sampai ke penyebaran virus di komputer,  pembajakan hak milik intelektualm sumber terbuka kebebasan mengungkapkan,m sensor, penapisan (filtering), control konten. Contoh pada kisah Juliet dan Hamlet. Hamlet membalas dendam atas kematian ayahnya (Raja Hamlet)  dengan membunuh Claudius (pamannya) lalu bertahta dan menikaihi Gertrude, ibunya sendiri. Juliet dari kisah Romeo dan Juliet, berpura-pura mati kemudian kekasihnya Romeo benar-benar minum racun. Kedua contoh itu menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan informasi yang tidak pas dapat menyebabkan konsekuensi tragis.

7.2.  Makroetika

Floridi (2010) menganggap ketiga etika informasi yaitu etika informasi sebagai sumber data, sebagai produk dan sebagai sasaran tidaklah cukup karena dianggap terlalu sederhana dan tidak cukup inklusif. Maka dia mengusulkan model internal sumber daya, produk dan sasaran, di dalamnya seseorang tertanam dalam infosfer, bukannya terpisah dari infosfer.

8.  Penyusunan etika informasi

Etika informasi dapat merupakan bagian dari etika pustakawan, etika informasi maupun etika komputer; kesemuanya saling beririsan. Froehlich (1998) menyebutkan etika informasi sebagai  keprihatinan bersama dari media, jurnalisme, ilmu perpustakaan dan informasi, etika komputer (juga disebut siberetika), sistem manajemen informasi, bisnis dan internet. Walaupun Internet masih belum ada, soal etika komputer sudah dikemukakan oleh Suwando (1983) dapat ditambah dengan keharmonisan sosial, menghomati otonomi dan hak perseorangan (Froehlich, 1997).

Untuk keperluan etika informasi maka perlu dibuat prinsip etika informasi. Beberapa prinsip yang perlu dikemukakan antara lain oleh  Severson (1997) ialah prinsip penghormati privasi, hak kekayaan intelektual (HaKI), representasi yang adil artinya mewakili semua pihak dalam pemberian dan pemencaran informasi.

tika informasi memiliki ruang lingkup yang luas. Editor pertama Journal of Information Ethics, terbut pertama kali tahun 1992 mengatakan bahwa etika informasi berhubungan dengan etika dalam semua bidang produksi dan diseminasi informasi dan pengetahuan termasuk ilmu perpustakaan dan informasi, pendidikan untuk profesional informasi, teknologi, paparan grafis, manajemen pangkalan data, privasi, sensor, informasi pemerintahan dan tinjauan mitra bestari dan lainnya.

Dengan melihat uraian di atas maka etika informasi di Indonesia sebaiknya disusun oleh berbagai pemangku kepentingan seperti praktisi TI, ilmu perpustakaan dan informasi, kearsipan, museum,  pemerintah. Hal itu dapat membantu penyusunan etika informasi namun tindak lanjutnya ialah apakah perlu disusun etika informasi yang berlaku bagi  profesi ataukah prinsip etika informasi yang dibenamkan dalam kode etik masing-masing profesi. Bila ada sebuah etika informasi maka perlu keterangan lebih lanjut siapa yang menindaki pelaksanaanya.

Lazimnya ada Majelis Kehormatan Kode Etik Informasi, namun profesi manakah yang akan menjalankannya. Bila masuk masing-masing profesi, maka sebaiknya komponen etika informasi dimasukkan di dalamnya seperti Kode Etik kedokteran (adanya informed consent artinya persetujuan yang diberikan seseorang setelah memperoleh informasi selengkap-lengkapnya mengenai resiko tindakan yang akan dilakukan pada dirinya, seperti sebelum operasi pasien harus mendapat informasi selengkap mungkin mengenai resiko), pustakawan (misalnya perlindungan privasi), perusahaan (misal pembajakan perangkat lunak, penggunaan sumber komputer yang sesuai,  anonimitas dalam jaringan).

9.  Komponen yang dimasukkan

Untuk keperluan etika informasi maka perlu dibuat prinsip etika informasi. Beberapa prinsip yang perlu dikemukakan antara lain oleh  Severson (1997) ialah prinsip penghormati privasi, hak kekayaan intelektual (HaKI), representasi yang adil artinya mewakili semua pihak dalam pemberian dan pemencaran informasi serta berbagai isu yang telah dibahas sebelumnya.

10.  Siapa yang membuat etika informasi?

Karena informasi terdapat pada berbagai ranah seperti ilmu komputer, ilmu informasi, ilmu perpustakaan, administrasi arsip, manajemen rekod dan sejenisnya, maka etika informasi dimasukkan pada masing-masing kode etik profesi. Maka kode etik pustakawan hendaknya menentukan sikap pustakwaan terhadap privasi, hak cipta, keterbukaan, perlu tidaknya pembatasan informasi bagi pemakai dll. Bagi profesi komputer, dimasukkan ketentuan mengenai privasi, kebebasan ekspresi, hak kekayaan intelektual.

Kode etik profesi

Etika profesi dapat dipandang sebagai sebuah sistem norma. Norma ini memiliki beberapa makna. Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial, norma artinya kriteria perilaku yang diterima dalam sebuah kelompok atau rata-rata statistik sebuah karakteristik. Ini adalah penggunaan deskriptif dari norma. Dalam kaitannya dengan profesional, yang utama adalah perilaku apa yang seharusnya berlaku bagi profesional, bukannya apa perilaku itu. Dengan adanya kriteria perilaku yang seharusnya berlaku, maka kriteria tersebut digunakan untuk menilai perilaku profesional dan profesi, bukannya kriteria apa yang digunakan. Konsekuensinya, norma memiliki penggunaan evaluatif atau normatif. Itulah yang digunakan untuk menilai profesi, profesional dan perilaku mereka. Etika profesional tidak menyangkut semua norma yang berlaku bagi profesional, melainkan hanya bagian yang berkaitan dengan tindak tanduk dan aktivitas profesional.Jadi di samping norma profesional masih ada lagi norma biasa yang berlaku bagi siapa saja. Contoh norma biasa ialah kewajiban memenuhi janji dan tidak membunuh.

Etika profesi yang berlaku untuk sebuah profesi dikenal sebagai kode etik, dalam bahasa Inggeris disebut Code of ethics dan Code of conducts. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)

IPI (2013) telah memiliki kode etik. Beberapa isu yang timbul akibat keterbukaaan informasi serta perkembangan TI telah dikemukakan seperti :

Pasal 4 ayat 1 Pustakawan menjunjung tinggi hak  perorangan atas informasi

Pasal 4 ayat 2 Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari

Pasal 4 ayat 3 Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

Juga dimuat ketentuan tentang`Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia. Melihat isi Kode etik IPI dikaitkan dengan berbagai masalah yang timbul akibat perkembangan TI, Internet serta keberadaan perpustakaan digital maka dapat dikatakan bahwa Kode Etik IPI cukup antisipatif. Yang menjadi pertanyaan apakah kode itu sudah disebarluaskan kepada pustakawan Indonesia dan bila sudah apakah pustakawan Indonesia cukup memahami isinya, misalnya yang bergayutan dengan privasi dan hak kekayaan intelektual. Khusus hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual masih terjadi pelanggaran di banyak perpustakaan Indonesia. Pustakawan menganggap hal itu wajar namun belum banyak upaya untuk mendidik pemakai mengenai hak cipta. Setidak-tidaknya di mesin fotokopi yang tersedia di perpustakaan dipasang tulisan semisal “perpustakaan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta.”

Dalam tataran internasional keberadaan Kode etik IPI juga tidak diketahui (Trushina, 2004) karena tidak disebutkan, padahal sudah ada sejak tahun 1990an. Negara lain disebutkan Trushina seperti Thailand (1977), Filipina (1992), Si Lanka 1997. Profesi lain nonperpustakaan seperti Associationfor Computing Machinery (ACM) dengan Code of Ethics and professional Conduct, Association of Information Technology Professionals (AITP) dengancode of Ethics, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dengan code of Ethics.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi serta Internet menghasilkan perpustakaan jenis baru yaitu perpustakaan digital yang memiliki perbedaan dengan perpustakaan tradisional dalam hal koleksi, jasa, ketersediaan akses dan berbagi sumber dengan perpustakaan lain. Keterbukaan informasi yang ada pada perpustakaan digital menimbulkan berbagai masalah seperti privasi, keamanan data, plagiarisme, keamanan, kelimpahan informasi dll. Berbagai masalah yang timbul dapat diatur menurut undang-undang, namun ada masalah yang tidak sepenuhnya diatur dengan hukum sehingga perlu ditata menurut etika. Etika yang diperlukan ialah etika informasi yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah informasi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi dan Internet. Etika informasi ini masuk sebagai bagian kode etik masing-masing profesi.

Saran

Adanya pengajaran mata kuliah Etika Informasi pada lembaga pendidikan pustakawan. Untuk lembaga pendidikan pustakawan karena keterbatasan kredit atau kesulitan pembentukan mata kuliah baru, maka  etika informasi dapat disisipkan pada mata kuliah lain  yang ada seperti   yang diusulkan dalam kurikulum nasional.

Bibliografi

Ayn R. Key. Macroethics and microethics. Ayn key.blogspot.com/2011/10/macroethics-and-microethics-html. Diunduh  14 November 2013.

Balasubramanian, P ; dan A. Baladhandayutham. Manual of library and information science. New Delhi: Regal Publications, 2013.

Bawden, David and Lyn Robinson. 2012. Introduction to information science. London: Facet Publishing.

Breeding, Marshall. 2002. Preserving digital information. Information Today, 19,5,May,48-50

Buchanan, Elizabeth A. “An overview of information thics issues in a world-wide context”. Ethics and Information Technologies,1, 1999:193-201.

Buckland, M.K. (1`1998). “What is a “digital document”? Document Numerique, 2 (2):221-230.

——-. (1977) “What is a document?” Journal of the American Society for Information Science, 48 (9),804-9.

Cain, Mark. 2003. Managing technology: being a library record in a digital age. Journal of Academic Librarianship, 29,6.

Candela,L. et al. 2007. “Setting the foundations of digital libraries: the DELOS manifesto.” D-Lib Magazine, 13(3/4) [sambungj aring] tersedia di:http://www.dlib.org/dlib/march07/castelli.html.

Cummings, R. Dikutip dalam karya Buchanana (1999) Ensiklopedi wayang purwa. 1991. Jakarta: Balai Pustaka.

Froehlich, Thomas. 1997.Survey and analysis of legal and ethical issues for library and information services. Berlin:G. K . Saur.

Froehlich, Thomas. 1998. A brief history of information ethics.  http://bid.ub.edu/13froel12.htm. Diunduh 11 September 2013.

Froehlich, Thomas, 2003. Information ethics. Dalam International Encyclopedia of Library and Information Science. London: Routledge.

Floridi, Luciano.2010. Information: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

Himma, Kenneth Einar dan Herman T. Tavani.(eds).  2008. The handbook of information and computer ethics. New York: Wiley.

Ikatan Pustakawan Indonesia. 2013. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tabgga serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia.

Koroleva, Ksenia; Krasnova, Hanna. Gunther, Oliver. (2010). “”STOP SPAMMING ME!” – Exploring Information Overload on Facebook”. AMCIS 2010 Proceedings.

Magnis-Suseno, Franz. 1987. Etika dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral. Yogyakarta: Kanisius.

Magnis-Suseno, Franz.  Etika sosial.  Jakarta: APTIK bekerja sama dengan  Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Martinson,M.G., dan D.Ma. 2009. “Sub-cultural differences in information ethics across China: focus on Chinese management generation gaps.” Journal of the Association of Information Systems,10,11,957-973. http://aisel.aisnet.org/hais/vol10/iss11/2.

Miller, Seumas dan John Weckert. 2000.”Privacy, the workplace and the Internet.”Journal of Business Ethics, Dec, 28,3,255-265.

The Privacy Journal. www.townonline.comn/specials/privacy.

Reitz, Joan M. 2004. Dictionary for library and information science. Westport, Connecticut: Libraries Unlimited.

Reynolds, George. Ethics in information technology. Boston: Thomson, 2003.

Severson, R.W. 1997. Principles of information ethics. London:M.E.Sharpe.

Sulistyo-Basuki. 2013. Teknologi dan keterbukaan informasi dalam konteks perpustakaan digital di Indonesia: dampaknya dalam kaitannya dengan etika informasi. Makalah Kongres Perpustakaan Digital Indonesia, Malang, 12-14 November 2013.

Suwandi, Indro S.  1983. “Profesionalisme, etika dan pendidikan di bidang teknologi komputer dan informasi,” makalah Konferensi Komputer Nasional, Jakarta, 1983.

Toffler, Alvin. 1970. Future shock. New York: Random House.

Trushina, Irina. 2004. “Freedom of access: ethical dilemmas for Internet librarians.” The Elecetronic Library, 22,5,416-421.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Infortmasi Publik. 2008. Baru  berlaku tahun 2010 setelah dua tahun diundangkan.

Wallace, Kathleen A. 2008. “Online anonymity”. Dalam The handbook of information and  computer ethics.Kenneth Einar Himma and Herman T. Tavani (Eds). Pp 165-193 New York: Wiley.

Warren,S., dan L. Brandeis. 1890. “The right to privacy.” Harvard Law Review, 4, 193-220.

Waters, D.J. (1998). “What are digital libraries?” CLIR Issue 3 (Ju;y/August). (http://www.clir.org/pubs/issues04html).

Wiegand, Wayne A., dan Donald G. Davis Jr. 1994. Encyclopedia of library history.  London: Routledge.


Tinggalkan komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Author

%d bloggers like this: